🔎 Apa itu Perpres 110/2025

Perpres 110/2025 adalah regulasi yang diterbitkan pada 10 Oktober 2025, berjudul: “Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional”.

Perpres ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perpres 98 Tahun 2021, karena dianggap sudah “tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat”.

🎯 Tujuan & Latar Belakang

Perpres 110/2025 diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Memerangi pemanasan global dan perubahan iklim, yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menyelaraskan upaya pengendalian iklim dengan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menyediakan kerangka hukum baru untuk instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca secara nasional.

✅ Inti Ketentuan & Mekanisme

Perpres ini mengatur beberapa hal berikut:

Membuka mekanisme pasar karbon di dalam negeri   memungkinkan perdagangan karbon (carbon credit), baik di pasar wajib maupun sukarela.

Menetapkan bahwa setiap emisi karbon atau pengurangan emisi harus tercatat dalam sistem nasional (registri nasional) agar bisa diakui   ini penting agar kontribusi emisi menjadi bagian dari target nasional (seperti NDC) bukan dilepaskan tanpa kontrol.

Mendorong skema insentif atau pengakuan nilai ekonomi bagi sektor/komunitas/hutan yang berhasil menurunkan emisi   artinya menjaga lingkungan bisa juga bernilai ekonomi nyata.

Pelibatan banyak sektor: tidak hanya kehutanan, tetapi juga sektor lain   menunjukkan bahwa mekanisme karbon dikaitkan luas dengan berbagai aspek pembangunan dan aktivitas ekonomi.

🌱 Dampak & Harapan

Menurut pejabat pemerintah dan berbagai pihak:

Regulasi ini dianggap sebagai “tonggak penting” dalam membangun ekonomi hijau di Indonesia, mempercepat investasi hijau, dan menguatkan komitmen iklim nasional.

Sektor kehutanan mendapat posisi strategis   tidak hanya sebagai pelindung lingkungan, tetapi juga sebagai penyedia “carbon credit” yang bernilai ekonomi, sehingga masyarakat lokal/pengelola hutan bisa mendapatkan manfaat ekonomi nyata dari pelestarian hutan.

Memberi kesempatan bagi daerah-daerah kaya sumber daya alam (hutan, gambut, mangrove) untuk ikut serta dalam pasar karbon   membuka peluang pembangunan ekonomi di daerah, dengan basis konservasi lingkungan.

⚠️ Catatan & Tantangan

Regulasi memperluas ruang bagi pasar karbon   tetapi ini juga menuntut pengelolaan dan pengawasan yang ketat supaya mekanisme karbon tidak disalahgunakan atau malah merugikan komunitas lokal.

Proyek-proyek karbon lama atau yang belum terdata wajib melakukan validasi ulang sesuai MRV (measurement, reporting, verification) dan registrasi nasional   bisa jadi berdampak pada banyak pelaku usaha atau komunitas yang selama ini berkontribusi.